loading...
RADARKAMPUS.COM, Semarang - Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menyikapi Kebijakan BLSM, Kebijakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Mandiri) merupakan kebijakan antisipatif yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Rp. 4.500,- menjadi Rp.6.500,-. Dimana dampak yang paling mencolok yaitu terjadi dalam berbagai sektor ekonomi yaitu inflasi yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, dikeluarkan kebijakan BLSM dimana sebagai upaya untuk mengantisipasi kemampuan masyarakat bawah, dimana setiap KK (Kepala Keluarga) yang kurang mampu mendapatkan bantuan senilai Rp. 150.000,- dalam jangka pendek.
Namun kebijakan ini bukan tanpa celah,
menurut pembahasan kelompok kami kebijakan ini bagaikan dua sisi mata logam,
yang memiliki dua kubu yaitu pihak yang pro maupun kontra. Dimana dalam ranah
pembagiannya kami menarik dua pendapat, bawasannya BLSM/Balsem ini memiliki
dampak negatif dan positif yang ditimbulkan. Dari sisi negatif yang
ditimbulkannya, yang pertama ialah adanya kecemburuan sosial tatkala terjadi
pendistribusian BLSM yang tidak tepat sasaran, adanya penyelewengan dalam
pendistribusian dilapangan, kemudian lebih lanjut, bawasanya kompensasi sebesar
Rp. 150.000,- tidak sebanding dengan meningkatnya harga yang terjadi dalam
sektor ekonomi dan hanya untuk jangka pendek, lebih parah lagi adanya muatan
politis kepentingan yang memboncenginya, kemudian cara dan proses
pendistribusian yang dipandang kurang tepat. Tapi kami juga menyoroti bagaimana
masyarakat sebagai dan selaku penerima kompensasi juga tidak memiliki pemahaman
mengenai “budaya antri” hal ini akan memperparah keadaan yaitu terjadi
kericuhan dalam pendistribusiannya dilapangan, dan bahkan memungkinkan
terjadinya gesekan maupun konflik. Disisi yang berlawanan kebijakan ini
merupakan upaya solutif dan antisipatif guna menanggulangi dampak dari kenaikan
harga BBM sebagaimana dicantumkan diawal, lebih dalam kebijakan ini merupakan
suatu upaya guna menekan dana subsidi yang kurang tepat sasaran yang terjadi
dalam masyarakat. Dalam pembahasan lebih lanjut kelompok kami juga menawarkan
berbagai solusi diantaranya secara umum dengan memperbaiki sistem dalam
penditribusiannya.
Sehingga dalam hal ini kami menyimpulkan
bahwa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dalam menyikapi dan
menanggapi “Kebijakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Mandiri)” merupakan
kebijakan yang bersifat pro dan kontra. Jadi, dengan adanya Pendidikan
Kewarganegaraan dapat memberikan pengetahuan, perasaan, dan tindakan nyata guna
menekan dampak negatif dari kebijakan yang bisa dianggap kontoversial tersebut.
Lebih sempit lagi Pendidikan kewarganegaraan dapat membekali individu untuk
lebih peka dan lebih tanggap terhadap sisi gelap yang ditimbulkan dari
“Kebijakan BLSM” diantaranya pemahaman tentang budaya antri, pemahaman tentang
konsep keadilan sosial. Kemudian lebih dari itu Pendidikan Kewarganegaraan juga
menuntun kita untuk melakukan tindakan nyata guna menjadi warga negara yang
baik.
BACA JUGA
loading...
Labels:
Opini
Thanks for reading Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menyikapi Kebijakan BLSM. Please share...!
0 Comment for "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menyikapi Kebijakan BLSM"